Tag Archives: hukum

Oleh: Hayyan ul Haq

Konstitusionalisasi Kontrak Perdata

Guna menyelamatkan dan menjamin keberlanjutan kehidupan bersama, pemerintah harus melakukan intervensi yang adil dan patut guna melindungi kepentingan publik dan hak-hak fundamental rakyat. Hal ini dapat dilakukan melalui pengkajian kembali doktrin kebebasan berkontrak dan konstitusionalisasi kontrak-kontrak perdata.
Posted in Guest Writers | Also tagged , |
Reputasi Hukum

Antara Masyarakat dan Penegak Hukum

Pasca gerakan reformasi, banyak pihak berharap supremasi hukum dapat ditegakkan dengan alat-alat hukumnya yang berfungsi sebagaimana mestinya, tidak lagi basa-basi semasa orde baru. Sayangnya, institusi-institusi penegak hukum di negara ini sampai sekarang masih belum memiliki reputasi yang sungguh-sungguh berwibawa, dihormati, dan disegani. Padahal reputasi semacam itu adalah salah satu prasyarat untuk mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kehadiran polisi di jalan raya masih sering dilecehkan, otoritas jaksa kerap diacuhkan, dan vonis hakim tidak jarang diragukan.
Posted in Business & Society, Indonesia | Also tagged , |
- Marinus Riwu, Dominggus da Silva, Fabianus Tibo

Tahun ini Merah-Putih Berkibar Bernoda Darah

---Hingga pertengahan September 2006 masih belum ada kejelasan tentang eksekusi Tibo cs., mereka sedianya dieksekusi pada 12 Agustus 2006. Tulisan ini ditulis pada tanggal 11 Agustus 2006.---
Di ufuk peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan ke-61, bendera merah-putih akan ternoda darah anak bangsanya sendiri. Berbeda dengan pengalaman sejarah penuh patriotisme membela Sang Saka, kali ini pemerintah pengusung merah-putih lah yang justru membunuh warganya: Marinus Riwu, Dominggus da Silva, dan Fabianus Tibo. Ketiga terpidana mati kasus Poso tersebut (akan) diekseskusi pada 12 Agustus 2006.
Posted in Editorial, Indonesia | Also tagged , , , , |
Hukuman Mati di Indonesia

Sebuah Kekeliruan Mortal

Sistem hukum Indonesia pun masih mengakui keabsahan hukuman mati, dan juga masih melaksanakan eksekusi dengan regu tembak. Tulisan ini akan mencoba menunjukkan betapa keadaan status quo adalah suatu kekeliruan yang sangat berbahaya dan tidak ada lagi argumen signifikan untuk mempertahankannya, baik secara umum apalagi secara khusus dalam konteks sistem hukum Indonesia. Rasa keadilan bagi korban seharusnya cukup dipuaskan dengan proses hukum yang adil, pembuktian yang sah, dan hukuman setimpal (seumur hidup misalnya). Rasa dendam? Bukanlah tugas negara untuk memuaskan rasa dendam.
Posted in Editorial, Indonesia | Also tagged , , |